Copot Bos BUMN, Erick Thohir Sebut Suap Tak Bisa Ditoleransi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak segan-segan mengganti para direksi BUMN. Hal itu terjadi jika sejumlah jajaran direksi pelat merah tidak disiplin menjalankan instruksi yang telah disampaikan.

Salah satu alasan Erick bisa melakukan perombakan direksi adalah jika tertangkap basah melakukan atau menerima suap.

"Di 2020 bulan Februari makanya kita mengeluarkan syarat untuk BUMN harus patuh supaya tak ada suap. Jadi itu intinya dan itu bagian KPI (Key Performance Index), karena suap tak boleh ditoleransi," kata Erick saat di Gedung Parlemen, Jakarta dikutip Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Wamen BUMN Terharu Dengar Kisah Karyawati Garuda Indonesia

Erick mengungkapkan, ada tiga instruksi yang diterbitkan demi menjalankan transformasi, good corporate governance (GCG), dan transparansi di BUMN. Tiga instruksi ini untuk mendukung manajemen anti suap di lingkungan perusahaan plat merah..

Pertama, surat edaran mengenai larangan pemberian dan membawa hadiah pada rapat-rapat di perusahaan BUMN. Kedua mengenai tak ada tender penunjukan langsung BUMN pada proyek-proyek tertentu. Ketiga, direksi harus melaksanakan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Baca juga: Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 40 Perusahaan, Jadi Pak Erick Thohir?

"Kami memastikan agar tidak ada tender penunjukan secara langsung, kalau BUMN nggak punya kapabilitas apalagi hanya trading itu enggak boleh," ujar Erick.

Erick pun mengaku sudah menggandeng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penerapan manajemen anti-suap di BUMN. Karena menurut catatannya, baru ada 53% perusahaan BUMN yang baru menjalankan ISO 37001.

"Saya mau targetka semua direksi (perusahaan BUMN) harus melakukan ISO 37001 itu. kalau enggak delivered itu bagian dari KPI dan mereka harus bertanggung jawab atas (rela dicopot)," kata dia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)