JAKARTA - Pemerintah harus bersiap dengan meningkatnya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini seiring pandemi covid-19 ini membuat utang perseroan pelat merah ini terus membengkak.
Peneliti Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang BUMN dalam berbentuk mata uang asing sudah mencapai 68% dalam bentuk mata uang asing. Apalagi utang ini sudah jatuh tempo yang membuat perseroan pelat merah membengkak.
Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Dividen BUMN Rp26 Triliun, Erick Thohir: Ya Kita Coba
Saat ini, berdasarkan data Bank Indonesia mencatat ULN BUMN meningkat 22,9% menjadi USD58,9 miliar pada Juni 2020. Total ULN Indonesia sendiri mencapai USD408,6 miliar atau setara Rp5.924,7 triliun (kurs Rp14.500). Angka ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD199,3 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD209,3 miliar.
"Utang BUMN enggak hanya bayar utang gali lubang tutup lubang. Untuk BUMN naiknya sudah 68% dalam foreign currency ini menjadi masalah ada gejolak ekonomi seperti pandemi sekarang dan ini jadi persoalan yang harus ditangani ini begitu krusial," ujar Enny dalam rapat dengar dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Menurutnya jika kinerja BUMN memiliki utang yang banyak bisa tidak memaksimalkan pemulihan ekonomi nasional (PMN). Pasalnya BUMN turut ikut serta dalam pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: PMN Rp20,5 Triliun untuk 5 BUMN Cair September
"Apakah efektif di saat utang BUMN yang meningkat dalam pemulihan ekonomi nasional," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penyebab jumlah utang luar negeri (ULN) BUMN meningkat. Direktur Kekayaan Negara Meirijal Nur mengatakan peningkatan ULN BUMN dikarenakan aksi korporasi.
"Saya terus terang personal belum memantau BUMN mana yang mengalami utang luar negeri. Ketika mengalami kesulitan keuangan, apa dia membutuhkan cashflow, normal untuk memberikan laveraging, yang melihat potensi dan kemampuan lembaga itu," katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)