MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan reformasi penganggaran pada tahun depan seiring dengan usulan pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan 2021 sebesar Rp43,31 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, reformasi penganggaran tersebut nantinya akan mengubah skema penganggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama ini.
"Makanya programnya satu adalah dari sisi penerimaan, kedua belanja, ketiga kebijakan fiskal, keempat pembiayaan dan pembendarhaaan negara, dan kelima adalah supporting-nya," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Baca Juga: Maaf Bu Ani, Anggaran Kemenkeu Rp43 Triliun Harus Lewati Proses Ini
Kata dia, pengelompokan anggaran dalam lima kelompok besar akan mendorong kolaborasi antarunit eselon I di Kemenkeu. Lima kelompok tersebut antara lain alokasi anggaran sebesar Rp65,69 miliar untuk program kebijakan fiskal.
Lalu, program pengelolaan penerimaan negara Rp2,23 triliun, pengelolaan belanja negara Rp33,76 miliar, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp233,74 miliar, serta dukungan manajemen Rp40,74 triliun
"Ini yang kita supaya menggunakan supaya kolaborasi antarunit lebih erat karena uang tidak terkotak-kotak per unit eselon I," katanya.
Dia menambahkan, alokasi belanja pusat dan transfer daerah yang tepat. Adapun, pengelolaan belanja negara seperti unit eselon I yang terlibat meliputi DJA, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) harus sinkronisasi.
Serta program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, mencakup Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, DJPPR, dan Inspektorat Jenderal. Outcome yang diharapkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Supoorting start kita jadikan satu supaya enggak terpisah ini tujuannya agar semakin baik dalam kelola kinerja kementerian keuangan negara," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)