Pemda Belum Dapat Opini WTP, Sri Mulyani: Tolong Perbaiki Anggaran

 Baca juga: BPK Akui Penanganan Covid-19 Rawan Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019," katanya.

Dia berharap pada laporan keuangan tahun 2020, K/L dan pemda tersebut bisa memperoleh WTP dari hasil audit BPK.

"Sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020 ini dan akan menggambarkan perbaikan tata kelola dan komitmen dari keseluruhan pimpinan K/L dan Pemda," pungkasnya.

(Fakhri Rezy)