Kini Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp6 Triliun

JAKARTA - Pemerintah akan membuat program Jaminan Kehilangan Pekerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Melalui program tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaannya mendapat manfaat berupa uang tunai hingga pelatihan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, modal awal program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun nilainya paling banyak Rp6 triliun.

Baca Juga: UU Cipta Kerja, 153 Perusahaan Asing Bawa Duit Segepok ke RI

"Ketika seseorang alami PHK, maka dia butuhkan sangu atau pesangon dan diberikan cash benefit, hal-hal baru ini semuanya konteksnya adalah berikan perlindungan pada para pekerja dan memastikan perlindungan itu dengan JHP," kata Ida dalam diskusi virtual, Rabu (7/10/2020).

Dia menambahkan, dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Undang-Undang sudah masuk dalam APBN dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Baca Juga: UU Cipta Kerja, Menaker Pastikan Skema Pesangon Tetap Ada

"Kita mengatur bahwa dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun," katanya

Sebelumnya, Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker) melumnya, mastikan akan mengatur syarat dan tata cara pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menghilangkan PHK yang mana tidak akan mendapatkan pesangon.

"Ini kami memberikan kepastian kalau hak pesangon diterima dengan skema selain pesangon, pekerja juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan yang ini dikenal dalam UU 13/2003," tandasnya.

(Feby Novalius)