UU Cipta Kerja Diperbaiki, Erick Thohir Ungkap Dampaknya ke BUMN

Erick Thohir mengakui putusan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi MK berdampak pada BUMN

Hormati Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Pemerintah Jalankan Agenda Reformasi Struktural

Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja

Fakta UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki, Begini Kata Pengusaha dan Buruh

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diminta untuk diperbaiki

MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Pengusaha Bilang Begini

Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan buruh membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Ciptaker Sinkronkan Regulasi Agraria, ATR: Peraturan yang Ada Saling Bertabrakan

Suyus Windayana mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja membantu menyinkronkan regulasi sektoral pengelolaan sumber daya agraria.

Omnibus Law Sektor Keuangan, DPR Minta Independensi OJK dan BI Dipertahankan

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan untuk mempertahankan independensi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Omnibus Law Sektor Keuangan Dibahas DPR, Pengawasan Perbankan Perlu Diperketat

RUU Omnibus Law sektor keuangan akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada masa sidang Agustus dan September 2021.

Wamendag-Wamenkeu Bahas Omnibus Law Jasa Keuangan untuk Hasil Panen

Wamendag Jerry Sambuaga melakukan pertemuan dengan Wamenkeu Suahasil Nazara

Anindya Bakrie Temui Menko Airlangga, Bahas UU Cipta Kerja hingga kartu Prakerja

Anindya Novyan Bakrie menemui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

UU Cipta Kerja, Kemudahan Perizinan Berusaha di Perdagangan Diperbaiki

Kementerian Perdagangan menyusun dua aturan turunan dalam implementasi UU Cipta Kerja

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiyama Hiroshi, mengapresiasi kebijakan pemerintah RI yang menerbitkan UU Ciptaker.

Penyusunan 4 Peraturan Pemerintah PP , sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ada 57 Peraturan Menteri Permen yang harus diselesaikan oleh sebagai aturan turunan dari 3 Peraturan Pemerintah PP dari UU Cipta Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP , telah mensosialisasikan terkait Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 2021.

Presiden Jokowi meresmikan sejumlah Peraturan Pemerintah PP terkait Ketenagakerjaan sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan yang cukup membuat hak para pekerja dan buruh menjadi tak terlindungi haknya.

Pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU Ciptaker yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

Peningkatan alih fungsi lahan sawah sudah terjadi sebelum UU Cipta Kerja ada

Serikat buruh masih menolak keras Undang Undang Cipta Kerja UU Ciptaker .

Peraturan Presiden Perpres baru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

Presiden Joko Widodo Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah PP No. 34 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo Jokowi meneken aturan turunan Undang-Undang UU Cipta Kerja

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja

51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan

Tebal salah satu dari 45 peraturan pemerintah PP turunan UU No 11 2020 tentang Cipta Kerja mencapai lebih dari 15 ribu halaman.

Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan pada 5 Oktober 2020

GAPKI mengaku khawatir terhadap implementasi Undang Undang Cipta Kerja UU CK dan Peraturan Perundangan turunannya.