Jujur soal Utang tapi Sering Dinyinyirin, Sri Mulyani Bingung

 Baca juga: Dapat Utang IMF, Sri Mulyani: Bertahan dari Krisis

Menanggapi hal tersebut, tim dari Universitas Indonesia ini sebuah transparansi merupakan kewajiban dari sebuah pemerintahan. Bahkan, ketika ingin membuat suatu kebijakan juga perlu transparansi dan juga partisipasi masyarakat.

"Sebuah transparansi sebuah kewajiban negara untuk dilaksanakan namun pemerintah membuat kebijakan dan memutuskan kebijakan dilaksanakan atau tidak. Kalau pemerintah sendiri yang membuat hal tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi kepada kebijakan," jelasnya.

(Fakhri Rezy)