Catatan lain yang harus dipertimbangkan Jokowi adalah visi menghadirkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berkelanjutan yang dimaksud adalah sejalan dengan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
Hasil kajian ilmiah harus dikedepankan karena pemerintah harus menyesuaikan data dengan keputusan atau kebijakan yang diambil. Dengan kata lain, kebijakan sejalan dengan basis argumentasi ilmiah yang dihadirkan. Dan itu dimandatkan dalam UU Perikanan dan Kelautan.
"Jadi, sangat baik jika menteri KKP yang akan dipilih Presiden adalah menteri yang mendahulukan basis argumentasi ilmiah sebagai landasan pengambilan keputusan sebelum kemudian melihat aspek sosial dan ekonomi. Kalau politik belakangan lha, karena itu diluar sebetulnya," kata dia.
Calon Menteri KKP pun bisa berasal kalangan profesional yang memang memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik. Atau paling tidak memiliki pengalamannya di dunia bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber alam kelautan dan perikanan.
Terakhir adalah rekam jejaknya berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
"Kalau tiga hal ini dipenuhi, menurut saya Insya Allah ke depan akan ada perubahan yang bisa dihadirkan dan memenuhi harapan masyarakat," ujar dia.
(Feby Novalius)