Bu Ida, Buruh Minta BLT Subsidi Gaji Jangan Disetop

JAKARTA - Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak melanjutkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta diprotes oleh sekelompok buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar program tersebut kembali dilanjutkan di tahun 2021. Karena program itu amat bermanfaat dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19.

Baca Juga: Mohon Maaf, BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta Tak Dilanjutkan

"Sebaiknya dilanjutkan karena sangat membantu menjaga daya beli buruh," kata Said kepada Okezone, Selasa (2/2/2021).

Dia menilai ledakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai masih akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya keterlibatan pemerintah agar mereka tetap bisa bertahan hidup.

 

"Ke depan ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen, denga adanya BLT subsidi upah akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)