Sindiran Erick Thohir: Kita Jangan Hanya Jadi Tukang Jahit

JAKARTA - Pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan impor di komoditas di dalam negeri. Terutama di BUMN, baik sektor farmasi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, Indonesia tidak melulu menjadi pasar bagi negara lain. Namun, harus menjadi negara yang mampu memproduksi sumber daya alamnya (SDA) sendiri.

 Baca juga: Holding BUMN Ultra Mikro, Dirut Pegadaian: Bisa Hemat Rp400 Miliar

"Kita tidak mau SDA lari ke luar negeri dan kita jadi market saja, jangan kita hanya tukang jahit dan tukang beli," ujar Erick dalam diskusi virtual Selasa (9/2/2021).

Untuk menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, pemerintah melalui perseroan negara akan melakukan langkah-langkah transformasi dan inovasi usai pandemi Covid-19. Saat ini skema dan persiapan tengah dilakukan.

Baca juga: Erick Thohir Bakal Sulap PFN Jadi Lembaga Pembiayaan Film

"Kita tidak berpuas diri, tentu kami bisa sharing bahwa BUMN melakukan banyak inovasi ke depannya untuk pasca Covid-9. Karena kita tidak mungkin, pasca Covid ini, kita harus melakukan transformasi dan inovasi," katanya.

Untuk sektor farmasi, produksi vaksin Merah Putih dipercaya menjadi game changer atau pengubah situasi terkait penanganan pandemic Covid-19. Produksi vaksin yang nantinya dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) juga diyakini bisa mengurangi ketergantungan vaksin impor.

Kementerian BUMN menargetkan uji klinis vaksin Merah Putih akan dilakukan pada kuartal I 2022. Sementara pada kuartal III 2022 akan dilanjutkan uji klinis tahap terakhir. Dengan begitu, pada akhir semester II 2022 ditargetkan vaksin Merah Putih sudah diproduksikan.

Pemerintah memastikan, pada Maret 2021 Lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin Merah Putih ke Bio Farma.

"Bagaimana kita memastikan fasilitas produksi vaksin ke depan, itu siap. Kita bisa produksi vaksin merah putih tetapi diawali kapasitas produksinya sudah siap dan sudah mendapat sertifikat dari BPOM bahkan sudah sudah diakui WHO melalui Gavi," ujar Erick.

penggunaan mobil listrik mampu mendukung upaya pemerintah dalam menekan impor bahan bakar. Selama ini bahan bakar minyak menjadi komoditas utama yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dalam mendukung upaya tersebut, Erick menyebut, Manajemen PT PLN (Persero) telah menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) yang sudah dioperasikan untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Di mana, PLN penyiapan infrastruktur charging komposisinya 80 persen di rumah tangga, 20 persen SPKLU di tempat-tempat umum.

Sementara dari sisi biaya operasional, penggunaan mobil listrik dinilai juga lebih efisien dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Bahkan, PLN juga telah menyiapkan diskon untuk tambah daya dan diskon sebesar 30 persen untuk tarif pengisian daya mobil listrik di rumah pada malam hari. "Industri Baterai ini sudah jadi terobosan, dimana, kita berpanter dengan pemain besar," tutur dia.

(Fakhri Rezy)