12 Pesawat Bombardier Dikembalikan, Karyawan Garuda Dukung Erick Thohir

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta Garuda Indonesia mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000 untuk mengakhiri lebih awal (early termination) kontrak operating lease sejak 1 Februari 2021 dengan Nordic Aviation Capital atau NAC yang jatuh tempo 2027.

Hal tersebut, terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia serta penyelidikan Serious Fraud Office Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 lalu.

Baca Juga: 12 Pesawat Bombardier Dikembalikan, Dirut Garuda Pastikan Operasional Tak Terganggu

Menanggapi itu, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampatty mendukung keputusan Menteri Erick Thohir yang telah melakukan early termination kontrak operating lease sejak 1 Februari 2021.

"Kami menyatakan mendukung penuh keputusan tersebut dan kepada siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi harus dilaporkan kepada KPK," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Kembalikan 12 Pesawat Bombardier, Garuda Hemat Rp2,8 Triliun

Dia juga menjelaskan sebenarnya permasalahan pengadaan barang ini sudah sejak lama. Di mana banyak hal yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi.

"Dan kami (Serikat Karyawan Garuda), sejak 22 September 2005 telah melaporkan ke KPK terkait beberapa transaksi yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi salah satunya transaksi pengadaan pesawat Boeing 737 NG.

Garuda melakukan pengadaan pesawat Bombardier CRJ 1000 sejak 2012 hingga 2015 secara bertahap. Pesawat ini melayani rute pendek di Indonesia Timur pada awal pengoperasiannya. Pada 2013, perusahaan membuka rute baru yang melayani penerbangan dengan Bombardier untuk rute Makassar-Lombok, Surabaya-Semarang, dan Tarakan-Balikpapan.