Dugaan Suap Seret Pejabat Tinggi DJP, Konsultan Pajak Sangat Prihatin

JAKARTA – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) buka suara terkait dugaan suap pajak yang diduga melibatkan konsultan pajak. Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut.

“Menyikapi pemberitaan baru-baru ini tentang suap terkait pajak yang diduga melibatkan konsultan pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia kami beranggotakan 5.670 orang terdiri dari anggota tetap 4.514 orang dan anggota terbatas 1.156 orang menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut terlebih di tengah situasi di mana pemerintah sedang giat-giatnya mengimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak,” ujar Ruston, dalam Konferensi Pers IKPI secara virtual di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Ruston mengatakan, IKPI mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tentu berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Wajib Pajak Cepat Lapor SPT, Kalau Telat Ada Denda

Lanjut dia, IKPI memiliki kode etik yang merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab.

“Kode etik IKPI mengatur larangan untuk menerima setiap ajakan dari pihak mana pun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, konsultan pajak juga dilarang menerima permintaan client atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan,” ucap Ruston.

Baca Juga: Lapor SPT Tahunan, Sri Mulyani: Tak Perlu ke Kantor Pajak

Ruston menegaskan, pelanggaran kode etik oleh anggota IKPI dapat berakibat pengenaan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap.

“Selama ini IKPI terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui departemen keanggotaan dan pembinaan yang bertugas khusus mengedukasi anggota-anggota IKPI dalam melaksanakan kode etik dan standar profesi termasuk dalam menjaga integritas serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran sesuai mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPI,” tegas dia.