MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat sejak 2017-2019 realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT Pertamina (Persero) melebih targer yang ditetapkan pemerintah. Catatan ini merupakan hasil audit yang dilakukan BPKP sejak Mei-Juji 2020 lalu.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri diamanhkan bahwa pemerintah pusat, daerah, badan usaha, industri swasta, dan masyarakat diwajibkan menggunakan produk dalam negeri.
Baca juga: Soal TKDN, Komisi VII: Tak Dapat Dipungkiri Ada Komponen yang Harus Impor
Dimana, pengguna produk dalam negeri harus mencantumkan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25 persen.
Dalam konteks ini, sejak tiga tahun berturut-turut Pertamina mencatatkan realisasi TKDN dari standar yang ditetapkan. Adapun realisasi TKDN pada 2017 mencapai 56,06 persen, pada 2018 realisasinya di angka 38,17 persen, dan 2019 sebesar 43,16 persen.
Kemudian pada tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar, BPKP kembali melakukan audit TKDN di internal Pertamina.
"Pada 2020, kami tidak melakukan seperti di 2019, tetapi di dalam rapat dengan pak Luhut juga, dimintakan untuk kita melakukan audit atas pelaksanaan TKDN di Pertamina langsung kepada beberapa proyek yaitu di Kalimantan dan Cilacap. Dua itu yang kita ambil," ujar Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP, Roely Kadir, saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, Senin (15/3/2021).
Mengutip laman website resmi Pertamina, realisasi peningkatan TKDN hingga Agustus 2020 mencapai 54 persen, dimana, realisasi barang mencapai 43 persen dan jenis jasa mencapai 65 persen. Nilai ini lebih tinggi dari standar TKDN dalam proyeksi Pertamina pada tahun lalu yaitu 30 persen.
Manajemen paham betul, penguatan komponen dalam negeri dipercaya memperkuat industri nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor. Sehingga, TKDN mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.
Karena itu, program yang dirumus pun mengarah pada penguatan produksi dalam negeri. Tercatat ada enam langkah strategis untuk mencapai target peningkatan TKDN pada tahun-tahun mendatang. Program ini disusun melalui skema Sistem Tata Kerja (STK) TKDN yang berlaku untuk seluruh Pertamina Group.
Enam langkah tersebut adalah melakukan alignment STK pengadaan barang dan jasa dengan STK TKDN agar sesuai regulasi, merumuskan dan mengimplementasikan Key Performance Indicators (KPI) terkait TKDN dan mengembangkan digital dashboard dan e-katalog TKDN Pertamina.
Selanjutnya juga meningkatkan sinergi dengan surveyor yang dimulai dari tahap perencanaan, monitoring realisasi, dan compliance TKDN. Serta melakukan penguatan sinergi dengan pemerintah, industri manufaktur, dan Perbankan serta sinergi BUMN.
Pertamina juga melakukan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia.
Meningkatkan kesempatan kerja penghematan devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.
(Fakhri Rezy)