Pertamina Pastikan Stok BBM Aman 21 Hari, Tak Akan Habis! Masyarakat Jangan Panic Buying
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Stok BBM yang sekitar 21 hari yang merupakan pasokan operasional secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan, pasokan operasional dimaksud adalah pasokan BBM yang disimpan dan sudah memenuhi kapasitas penimbunan BBM secara nasional yang akan disalurkan kepada masyarakat, jumlah pasokan tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui atau dipenuhi kembali sesuai dengan kebutuhan konsumsi energi masyarakat.
“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional. Stok ini terus dilakukan top-up/re-fill atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, secara rutin berkala juga dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” ujar Roberth, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga memiliki sistem pengelolaan rantai pasok energi yang terintegrasi, mulai dari pengadaan minyak mentah dan produk BBM, pengolahan di kilang, transportasi, hingga distribusi ke berbagai wilayah Indonesia. Sistem ini memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan dapat diakses masyarakat secara merata.
Menanggapi dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan situasi global dan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, antara lain melalui diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan produk BBM, penguatan ketahanan logistik dan distribusi, optimalisasi operasi kilang dalam negeri, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Roberth.
