JAKARTA - Indonesia tidak akan lagi melakukan impor BBM dan LPG pads tahun 2030. Keputusan ini setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna ke-5 Dewan Energi Nasional (DEN) hari ini.
Sidang Paripurna kali ini juga dihadiri oleh berbagai Menteri, termasuk para Menteri Anggota DEN dan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, dengan agenda bahasan yaitu Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 - 2025.
Baca Juga: Kunjungi NTT, Jokowi Dapat Keluhan Harga BBM Mahal
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang juga selaku Ketua Harian DEN mengungkapkan, penyusunan Grand Strategi Energi Nasional, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasoinal (RUEN) atas masukan dari Kementerian, Lembaga, BUMN, swasta dan para stakeholder terkait.
"Harus ada penyesuaian lagi antara RUEN lama dengan RUEN yang didasarkan pada Grand Strategi Energi Nasional yang kita susun," ujarnya dalam konferesi pers usai Sidang Paripurna DEN, Selasa (20/4/2021).
Arifin melanjutkan, lahirnya Grand Strategi Energi Nasional diharapkan menjawab persoalan terkait meningkatnya permintaan energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri.
"Kita sekarang masih impor BBM dan LPG. Di tahun 2030 kita menargetkan tidak adanya impor BBM dan diupayakan juga untuk tidak lagi melakukan impor LPG," tegas Arifin.