Kedua, kebijakan dan program pemerintah harus di orkestrasi dalam satu harmoni, baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketiga, data merupakan faktor kunci. Data yang akurat, valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.
Keempat, kesuksesan program pemerintah juga tak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Dalam hal inilah BPKP bersama seluruh APIP siap hadir dan berperan aktif untuk mengawal implementasi program-program pemerintah.
"Merespons hal tersebut, di tahun 2021 kami merancang agenda prioritas pengawasan. Ini merupakan upaya kami untuk fokus mengawal sektor yang krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah," tutur dia.
BPKP juga tengah merancang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, BPKP siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah, terutama melalui optimalisasi laboratorium data forensic yang telah kami kembangkan.
"Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami harapkan belanja yang lebih efektif dapat diwujudkan, dan percepatan pemulihan ekonomi," kata dia.
(Feby Novalius)