Menolak Lupa, Sri Mulyani Terus Tagih Utang Lapindo

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menagih pembayaran utang kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Lapindo Brantas Inc (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya tercatat belum melunasi utang ke pemerintah.

Utang tersebut berupa dana talangan penanggulangan lumpur. Utang jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu.

Baca Juga: Kejar Terus Utang Lapindo! Kemenkeu Tolak Aset, Maunya Uang Tunai

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Lapindo. Saat ini, pemerintah kembali mengirimkan tanggapan terkait utang Lapindo.

"Lapindo, sudah ada surat menyurat dan saat ini kita sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo," ujar Rionald dalam diskusi daring bersama media, Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Terus Kejar Utang Lapindo Rp1,91 Triliun

Rionald mengatakan, pembahasan saat ini dengan Lapindo masih terkait pembayaran kewajiban. Adapun pembayaran kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap namun tetap tersendat.