Masyarakat RI Masih Belum Melek Keuangan, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki peran dalam penggunaan produk maupun layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali, tingkat literasi keuangan nasional selalu meningkat sejak 2013. Di mana di tahun tersebut, tingkat literasi di level 21,84%, 2018 di level 29,7%, dan 2019 di level 38,03%.

Namun, yang menjadi sorotan adalah tingkat literasi keuangan di desa dan kota tidak seimbang. Adapun di desa 34,5% sementara di kota 41,4%. Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Rose Dian Sundari mengatakan tingkat literasi keuangan di kota lebih tinggi lantaran pendapatan sumber-sumber informasi lebih memadai.

Baca Juga: Restrukturisasi Kredit Perbankan Hampir Tembus Rp1.000 Triliun

“Tingkat inklusi keuangan nasional dari tahun 2013 meningkat juga dari 59,74% menjadi 76,19% di tahun 2019. Dari data ini, dapat dikatakan tingkat inklusi itu lebih tinggi dari tingkat literasi. Jadi, penduduk Indonesia itu kebanyakan sebesar 76% telah menggunakan produk atau layanan dari industri keuangan,” ujar dia dalam webinar secara virtual, Selasa (10/8/2021).

Meski demikian, hal tersebut tidak dibarengi dengan tingkat literasi dari konsumen dalam penggunaan produk-produk serta layanan industri keuangan yang digunakan sendiri.

Baca Juga: Colek Perbankan, OJK Akan Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga Maret 2022

Kemudian, ia menuturkan dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia memiliki tantangan yang beragam. Diantaranya, kondisi geografis, demografis, administrasi rumit, kesenjangan pendapatan, produk yang terjangkau, infrastruktur, dan keberagaman budaya.

“Kondisi Indonesia itu besar dan beragam. Masyarakatnya pun juga beda-beda dari segi usia maupun dari pendidikan, dan tanpa dipungkiri juga ada gap pada pendapatan,” jelasnya.