OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak hingga Oktober 2026
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak periode Januari - Oktober 2026 telah menjatuhkan sebanyak 216 sanksi terhadap pelanggaran di bidang pasar modal. Termasuk penjatuhan denda administratif senilai Rp2,23 triliun pada periode tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Bapak Hasan Fauzi menegaskan OJK akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan investor dan publik, serta meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan pasar modal.
"Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas, objektif, dan konsisten, dengan pengenaan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hasan dalam Konferensi Pers RDKB Oktober 2026, Kamis (5/11/2026).
Lebih lanjut Hasan merinci 216 sanksi yang dijatuhkan tersebut terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,23 triliun yang dijatuhkan kepada 169 pihak, 6 sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar.
Selain itu OJK juga menjatuhkan 27 sanksi berupa peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan izin, serta 5 sanksi perintah tertulis yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan di bidang pasar modal.
Namun demikian, penguatan integritas dan peningkatan kepercayaan investor tidak hanya dilakukan sebatas penjatuhan sanksi. OJK meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendorong percepatan agenda reformasi integritas pasar modal. Termasuk melalui penguatan transparansi, penegakan hukum, dan strategi komunikasi publik yang lebih luas.
