Butuh Belanja Pemerintah, Pelonggaran PPKM Bukan Berarti Ekonomi Langsung Normal

JAKARTA - Belanja pemerintah masih dibutuhkan sampai akhir 2022, meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek dan 15 kabupaten/kota lain telah turun ke level 3.

"Pelonggaran bukan berarti ekonomi langsung normal yang berarti support belanja pemerintah masih konsisten dibutuhkan setidaknya sampai akhir 2022," kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Menko Airlangga: Isolasi Terpusat di Luar Jawa Bali Tersedia 40.983 Tempat Tidur

Pelonggaran PPKM dari level 4 ke 3 akan memperbaiki konsumsi rumah tangga, tetapi secara terbatas. Konsumsi diperkirakan belum bisa kembali tinggi seperti pada kuartal II-2021 sebelum pengetatan PPKM.

Pasalnya, meskipun pusat belanja mulai diizinkan untuk dikunjungi, daya beli kelas menengah belum mendukung belanja yang tinggi. Di samping itu, kapasitas kerja di kantor masih dibatasi maksimum sampai 25% untuk sektor non esensial.

Baca Juga: Daerah PPKM Level 3 Bisa Gelar Sekolah Tatap Muka Kapasitas 50%

"Artinya sebagian pekerja masih berada di rumah. Padahal pengunjung mal kan juga pekerja perkantoran, jadi satu sektor dilonggarkan tapi sektor lain masih dibatasi belum akan berpengaruh banyak," imbuh Bhima.

Bhima pun menyarankan pemerintah untuk terus meningkatkan penyaluran belanja untuk perlindungan sosial dan bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di samping itu, ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk tetap memprioritaskan vaksinasi pekerja sektor esensial.

"Jangan sampai kembali terjadi lonjakan kasus kemudian yang disalahkan sektor industri manufaktur, karena ada klaster pabrik. Prokes tetap dijaga dan dari pihak pengusaha wajib transparan jika ditemukan kasus baru di lingkungan kerja sehingga penanganan lebih cepat," imbuhnya.