Upaya China Perangi Kesenjangan si Kaya dan si Miskin

JAKARTA - Pemerintah China mengumumkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir pemerintah China menindak pelaku bisnis yang "menyimpang" atau hal-hal yang dipandang "tidak beres".

Peraturan baru yang keras dan penegakan peraturan yang sudah ada secara ketat. Target "operasi" ini adalah perusahaan-perusahaan kelas kakap di negara itu.

Baca Juga: China Krisis Energi, Bukti Presiden Xi Jinping Tak Punya Strategi di Pembangkit Listrik?

Upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan terpusat yang digagas Presiden Xi Jinping, disebut inisiatif "kemakmuran bersama." Ini istilah yang tidak asing lagi di China. Bahkan sudah muncul sejak tahun 1950-an, saat digunakan oleh pemimpin pertama Republik Rakyat China, Mao Zedong.

Sejak peringatan HUT ke-100 Partai Komunis China (PKC) beberapa waktu lalu telah jadi sinyalemen bahwa istilah itu kembali digunakan sebagai pedoman kebijakan pemerintah pusat. Kunci dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengatasi jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negara itu.

Baca Juga: Belum 16 Tahun Tak Boleh Lakukan Live Streaming di China

Namun, sebagian pihak menilai kebijakan baru itu justru berpotensi membahayakan kebangkitan ekonomi terbesar kedua di dunia itu sekaligus menimbulkan ancaman eksistensial bagi PKC.

Langkah-langkah keras yang diterapkan belakangan ini juga dipandang sebagai cara untuk mengendalikan para konglomerat yang telah bermunculan dengan pesatnya sekaligus memberi lebih banyak ruang bagi konsumen dan pekerja di perusahaan mereka untuk bersuara terkait bagaimana menjalankan usaha sekaligus mendistribusikan pendapatan.