Warning! Industri Plastik RI Dibanjiri Produk China, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
JAKARTA - Banjirnya bahan baku plastik impor asal China yang diduga dumping mulai menekan industri petrokimia nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai kondisi tersebut harus segera direspons pemerintah melalui kebijakan pengamanan perdagangan agar industri hulu tidak semakin kehilangan daya saing.
"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Fajar di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Tekanan itu mulai dirasakan produsen petrokimia nasional karena ruang untuk mempertahankan margin keuntungan semakin menyempit. Di saat yang sama, industri juga masih dibayangi tingginya biaya energi yang membuat daya saing semakin tertekan.
"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar USD13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," kata Fajar.
Tekanan tersebut terjadi di tengah kebutuhan domestik yang masih besar. Pasar Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah jenis bahan baku plastik, sehingga menjadi sasaran produk murah dari luar negeri. Kondisi itu diperparah oleh perubahan arus perdagangan global yang membuat ekspor China semakin deras masuk ke Indonesia.
"Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga masih ada impor sekitar 800-900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900 ribu ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton," kata Fajar.
Masuknya produk impor dengan harga rendah juga mulai memengaruhi aktivitas industri. Sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya turut dirasakan sektor pendukung seperti logistik hingga jasa bongkar muat.
"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," jelas Fajar.
