Banyak transaksi dalam dokumen tidak melanggar hukum.
"Tidak pernah ada apa pun dalam skala ini dan itu menunjukkan kenyataan dari apa yang dapat ditawarkan perusahaan di luar negeri untuk membantu orang-orang menyembunyikan uang tunai bermasalah atau menghindari pajak," kata ICIJ, Fergus Shiel, dilansir dari BBC Indonesia, Senin (4/10/2021).
"Mereka menggunakan rekening di luar negeri itu, perwalian di luar negeri, untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri, dengan mengorbankan warga negara mereka," sambungnnya.
ICIJ meyakini penyelidikan itu "membuka kotak pada banyak hal" - maka dia diberi nama Pandora Papers.
Properti milik Raja Yordania di Malibu
Dokumen keuangan yang bocor menunjukkan bagaimana Raja Yordania diam-diam membelanjakan lebih dari USD100 juta untuk membangun kerajaan properti di AS dan Inggris.
Mereka mengidentifikasi jaringan perusahaan offshore di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein untuk membeli 15 rumah sejak dia mengambil alih kekuasaan pada 1999.
Di antaranya yang mereka identifikasi adalah tiga properti senilai £50m dengan panorama laut yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.
Tim pengacara Raja Abdullah mengatakan sang raja menggunakan kekayaan pribadi untuk membeli semua properti, yang juga dia gunakan untuk mendanai berbagai proyek untuk kepentingan warga Yordania.
Mereka mengatakan hal itu merupakan praktik umum bagi kalangan elit untuk membeli properti melalui perusahaan di luar negeri demi alasan privasi dan keamanan.
Sejumlah pihak yang disebut dalam Pandora Papers:
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan di luar negeri. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan, salah satunya dinilai memiliki aset senilai USD30 juta.
Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan, termasuk sejumlah menteri kabinet dan keluarganya, diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian dengan nilai jutaan dolar.
Firma hukum yang didirikan Presiden Nicos Anastasiades dari Siprus tampaknya menyodorkan pemilik palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan di luar negeri - mantan politikus Rusia yang dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan di luar negeri yang bersifatrahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilu 2019.
Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota di AS