JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang dimulai pada masa pandemi juga masuk dalam serangkaian inisiatif Pemerintah yang menopang masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi, bahkan menekan laju angka pengangguran. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu keberhasilan kebijakan Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hingga Batch ke-21, telah terdapat 75 juta pendaftar sejak program ini dibuka pertama kali pada 11 April tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta orang yang tersebar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan manfaat Program Kartu Prakerja.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Program Kartu Prakerja menjadikan jumlah pengangguran pada kelompok penerima program tersebut menurun dan terjadi peningkatan cukup besar di kelompok wirausaha, yaitu naik 13%, setelah menerima Program Kartu Prakerja. Lembaga survei juga merilis data bahwa penerima program mengaku mengalami peningkatan kompetensi, keilmuan maupun keterampilan setelah mengikuti Program Kartu Prakerja.
Baca Juga: Hari Terakhir, Buruan Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 21!
“Hari ini tepat dua tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kartu Prakerja merupakan salah satu yang lahir dan jadi bagian dalam penanganan pandemi serta hal ini juga menjadi buffer untuk mereka yang terkena PHK. Tingkat inflasi juga relatif terkendali dan harga pangan stabil,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (22/10/2021).
Menko Airlangga menyampaikan bahwa antusias masyarakat ini menggambarkan bahwa terjadi literasi digital Indonesia yang cukup baik. Meskipun mengandung aspek bantuan sosial, program ini mensyaratkan partisipasi aktif pesertanya mulai dari mendaftarkan diri, mengikuti proses seleksi, mengikuti dan menyelesaikan pelatihan hingga akhirnya mendapatkan dana berupa bantuan sosial.
Pelatihan-pelatihan yang ada pada Program Kartu Prakerja memiliki tujuan utama untuk meningkatkan SDM Indonesia dengan skilling, upskilling, dan reskilling. Untuk itu, standar pelatihan Program Kartu Prakerja disempurnakan secara berkala. Penyempurnaan standar pelatihan ini merupakan kolaborasi Pemerintah dengan melibatkan dukungan dari Perguruan Tinggi dan Akademisi.
Baca Juga: Fakta-Fakta Kartu Prakerja, Peserta Bisa Dipecat dan Insentif Rp3,5 Juta Tak Cair
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Muhammad Rudy Salahuddin mengatakan bahwa pelibatan dan dukungan ini sesuai amanat Regulasi Program Kartu Prakerja yaitu Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 dimana Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi dalam melakukan asesmen terhadap pelatihan.
Untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan akademisi dalam menjaga standar Kartu Prakerja, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para rektor dan yang mewakili Perguruan Tinggi dan Yayasan yang terlibat dalam penyempurnaan standar pelatihan.
Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Yayasan yakni dengan cara screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem Kartu Prakerja dan juga memonitor sesudah pelatihan masuk dalam ekosistem. Proses screening dilakukan oleh Tim Asesmen yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Airlangga, dan Yayasan Indonesia Mengajar.