JAKARTA - Presiden Joko Widodo membeberkan tiga hal yang menjadi fokus pemerintah dalam Presidensi G20. Seperti membangun infrastruktur digital dari sisi kesehatan, rancangan transisi energi dan ekonomi hijau, hingga ekonomi digital.
Menurut Presiden Jokowi isu kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu kesiapan infrastruktur kesehatan menjadi modal penting untuk dapat menjawab tantangan kesehatan ke depan.
Baca Juga: Presidensi G20 Bantu Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional
"Pertama yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global, kita desain bersama-sama sehingga bisa reponsif terhadap adanya pandemi berikutnya, ada arsitektur globalnya, itu sudah siap," ujar presiden ujar Presiden Jokowi saat di wawancarai iNews TV, Senin (10/1/2022).
Selain itu pembangunan transisi energi dan ekonomi hijau juga menjadi fokus garapan pemerintah kedepan. Sebab mengandalkan sumber energi dari fosil akan terus memperburuk perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Alasan KTT G20 Digelar di Bali
"Yang ketiga berkaitan dengan digital ekonomi, saya kira untuk hal ini kita mempunyai potensi valuasi yang besar, itungan kita di tahun 2030 kita memiliki potensi USD315 miliar itu," sambungnya.
Jokowi menegaskan jangan sampai potensi yang besar tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu menurutnya presiden perlu penguatan dari sisi sumber daya manusianya.
"Sering saya sampaikan talenta digital kita harus siap, startup kita harus siap, unicorn kita harus siap, decacon kita harus siap menghadapi sebuah peluang besar seperti ini, sehingga rakyat mendapatkan manfaatnya," lanjut Presiden.
Meski demikian Jokowi mengakui saat ini memang regulasinya belum dapat mengimbangi disrupsi Teknologi. "Hampir semua Negara kedodoran menghadapi disrupsi teknologi ini, teknologinya sudah sampai di sana, regulasinya baru masih sini, belum di siapkan, oleh sebab itu perubahan yang serba cepat itu memang harus direspons oleh regulasi yang cepat," tutur Jokowi.
"Karena memang ini barangnya sudah bergerak, regulasinya belum disiapkan, dan semua negara mengalami itu semua," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)