Sebagaimana diketahui, Pemerintah pada tahun 2021 juga memberikan Bantuan Subsidi Upah dengan anggaran Rp8,8 triliun rupiah untuk 8,8 juta buruh atau pekerja. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama tahun 2020 hingga 2021 telah menjangkau 11,4 juta orang.
“Ini adalah program pertama Pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini juga telah memasukkan unsur face recognition. Jadi, sudah fully AI dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta,” lanjut Airlangga.
Intervensi Pemerintah yang efektif serta structural reform dilakukan Pemerintah agar para pekerja mudah mendapat akses lapangan pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan yang inklusif terutama bagi para penyandang disabilitas.
“Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga berharap melalui L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20 dan juga undangan dari berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.
“Yang saat ini tentunya diharapkan adalah kita bisa tuntaskan dari kemiskinan maupun dari pengangguran. Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya. L20 tentunya juga harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Seluruh dunia tahun ini akan memperhatikan Indonesia. Saya berharap L20 juga mengikuti protokol kesehatan secara disiplin,” kata Airlangga.
(Dani Jumadil Akhir)