Usir Silmy Karim, Komisi VII: Kita Investigasi Khusus Krakatau Steel

JAKARTA - Komisi VII DPR RI segera melakukan investigasi berhentinya Proyek Blast Furnace atau peleburan tanur tinggi. Proyek ini dihentikan pada 2019 karena merugikan PT Krakatau Steel sebagai pengelolanya.

Rencana investigasi tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi usai mengusir Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim saat rapat dengar pendapat (RDP), hari ini.

"Kita sepakati bahwa kita akan lakukan investigasi khusus untuk Krakatau Steel," ujar Bambang, Senin (14/2/2022).

Baca Juga: Diusir DPR, Dirut Krakatau Steel Buka-bukaan Stop Proyek Blast Furnace

Blast Furnace menjadi salah satu proyek yang merugikan emiten dengan kode saham KRAS lantaran adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fasilitas hulu (ironmaking and steelmaking) dan kapasitas fasilitas hilir (rolling). Hal itu membuat perusahaan harus mengimpor bahan baku. Bahkan, perusahaan memproduksi baja setengah jadi dengan harga yang tinggi dan berfluktuasi.

Kerugian perusahaan belum dipastikan nilainnya. Hanya saja, manajemen KRAS mengakui bila Blast Furnace dilanjutkan, maka proyeksi kerugian perusahaan dalam 5 tahun ke depan mencapai USD2,5 miliar.

Baca Juga: Erick Thohir Melapor, Kejagung Bakal Ungkap Dugaan Korupsi Pabrik Krakatau Steel

Ketakutan itulah membuat perusahaan menghentikan operasional Blast Furnace pada 2019 lalu. Keputusan itu pun menjadi sorotan Komisi VII DPR saat ini. Bambang menilai, langkah penutupan pabrik tidak sejalan dengan upaya penguatan industri baja dalam negeri.

Pasalnya, pada waktu bersamaan penutupan Blast Furnace diikuti oleh impor baja. Bambang menilai langkah KRAS tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mendoromg penguatan industri baja di Indonesia.

"Bijih besinya banyak di Indonesia, bertebaran dimana-mana bahkan Indonesia salah satu negara penghasil bijih besi terbesar di dunia. Tapi lucu kita malah impor," kata dia.