Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Barang Impor, Para Importir Dibaca Ya

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan peraturan baru terkait pengajuan dan penetapan asal barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean untuk mempercepat arus lalu lintas barang.

Percepatan dan perbaikan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi program transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengungkapkan kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor, PMK-07/PMK.04/2022.

"Aturan ini disusun untuk memfasilitasi pengguna jasa dan meningkatkan pelayanan kepabeanan atas pengeluaran barang impor dengan mempercepat proses penelitian keasalan barang sesuai dengan praktik internasional," ujarnya dikutip Antara, Selasa (22/2/2022).

Ia memaparkan para pemohon dapat mengajukan penetapan keasalan barang sebelum impor (PKBSI) dengan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu pemohon memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan dan pemohon tidak sedang mengajukan pemberitahuan pabean impor atas barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barangnya.

Kemudian, barang yang diajukan permohonannya tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan banding, dan juga tidak sedang dalam proses penelitian ulang atau audit kepabeanan, serta barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh pemohon.

Ia juga mengatakan pemohon merupakan importir, eksportir, penyelenggara atau pengusaha tempat penimbunan berikat, penyelenggara atau pengusaha pusat logistik berikat, badan usaha atau pelaku usaha kawasan ekonomi khusus, pengusaha di kawasan bebas, perwakilan dari pemohon; atau pihak lain yang memenuhi ketentuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK.

"Pemohon dapat mengajukan permohonan PKBSI melalui sistem aplikasi atau secara tertulis dalam hal sistem tengah mengalami gangguan. Para pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang diperlukan seperti dokumen bukti transaksi jual beli, dan dokumen yang berkaitan dengan identifikasi keasalan barang dan data teknis yang telah disahkan oleh eksportir dengan menyesuaikan kriteria asal barang yang akan digunakan," ujar Nirwala.