“Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024,” ujar Airlangga.
Melihat tantangan ke depan, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan seluruh fasilitas pembiayaan UMKM agar dapat terus mendukung pemberdayaan UMKM dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Program bantuan sosial berupa Banpres Produktif dan Kartu Prakerja akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang unbankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.
“Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang salah satunya melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Saya berharap buku ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi maupun pembuat kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan Pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik,” pungkas Airlangga.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)