Menko Airlangga Kecewa Porsi Kredit UMKM Masih Rendah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan minimal 30% pada tahun 2024. Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah dilakukan oleh Pemerintah dan berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah terus mendorong pengembangan program KUR untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas lagi.

“Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah melakukan strategi pengembangan UMKM yang disertai dengan peningkatan akses pembiayaan UMKM. Saat ini, share kredit UMKM masih rendah, yakni sebesar 18%. Terbatasnya akses pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat pengembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/3/2022).

Buku Pembiayaan UMKM sendiri telah diluncurkan pada 11 November 2021 lalu dan berisi berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan UMKM, mengingat UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi.

Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3%, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR pada tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun atau bertambah 30% dari tahun 2021. Disamping itu, Pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro untuk pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan.

Selain itu, Pemerintah mendorong front loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah juga memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur.