Subsidi Minyak Goreng Salah Sasaran, YLKI Sarankan Dilakukan Secara Tertutup

JAKARTA – YLKI meminta subsidi minyak goreng dilakukan secara tertutup. KYLKI meminta subsidi minyak goreng dilakukan secara tertutupetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai subsidi minyak goreng kemarin meleset dari sasaran.

"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," ujar tulus dalam pernyataan tertulisnya kepada MNC Portal, Jumat (18/3/2022).

Tulus melihat harga minyak murah melalui penetapan HET (harga eceran tertinggi) di samping kenaikan harga CPO (crude palm oil) global yang tinggi membuat beberapa kalangan yang memiliki kekuatan financial memborong minyak tersebut.

Menurutnya jika Pemerintah ingin memberikan minyak murah kepada masyarakat terutama kalangan bawah, bisa dilakukan dengan cara subsidi tertutup saja.

"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," lanjut Tulus.

Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menjadi objek dari kebijakan minyak murah justru tidak mendapatkan minyak murah milik pemerintah.

"Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," sambungnya.

Seperti diketahui sebelumnya sempat terjadi fenomena yang menggambarkan beberapa partai politik membagikan minyak murah ke tengah masyarakat dengan harga yang murah.

Padahal masyarakat sendiri saja jika harus membeli minyak goreng kemasan sendiri di ritel hanya dibatasi maksimal 2 liter per orang.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI menyebutkan total minyak yang dihimpun pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic price obligation) sebanyak 720.612 ton dalam waktu 28 hari hingga 16 Maret 2022.

Jika di konversi dalam bentuk liter, maka jumlah tersebut setara dengan 570 juta liter minyak goreng.

"Jadi kalau menurut BPS satu orang mengonsumsi 1 liter per bulannya, 570 juta liter itu setara dengan 2 liter untuk seluruh orang Indonesia," kata Mendag Lutfhi pada Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (18/3/2022).

Oleh sebab itu jika tidak ada pihak-pihak yang memborong dengan jumlah yang besar, maka seharusnya implementasi minyak goreng murah sudah terjadi di pasaran.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)