Soal Pemilu 2024, PPATK: Jangan Sampai Adu Kekuatan Uang

Sebelumnya, beberapa calon kepala daerah disokong untuk menang dalam kontestasi politik agar dapat melancarkan sejumlah proyek pembangunan. Ketika dia resmi mengembang jabatan tersebut dan proyek berhasil dilakukan, kepala daerah tersebut akan mendapatkan gratifikasi dan dana tersebut masuk ke dalam rekening pribadinya.

"Contoh kasus Madiun, Bambang Irianto, lalu Jombang, Cimahi, Bandung Barat, itu semua ijon di belakang. PPATK sudah mengikuti hal-hal itu dan terus mengawal hal itu," ujar Ivan.

Ivan mengatakan, pihaknya tidak ingin kontestasi politik nanti menjadi lebih buruk dengan adanya mobilisasi massa yang disengaja.

"Jadi isunya bukan hanya monetisasi suara, tapi mobilisasi massa, orang-orang datang ke Jakarta, katakanlah terjadi konflik horizontal dan kecelakaan terjadi, kita tidak ingin itu terjadi. Jadi PPATK dan FKDKP akan terus bergandengan dengan kuat terkait hal ini," tandas Ivan.

(Dani Jumadil Akhir)