Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp266 Triliun Tiap Tahun untuk Kurangi Karbon

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap, apalagi Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan sedang berupaya memulihkan ekonomi.

"Namun pada saat memulihkan diri, tidak berarti kita tidak menyiapkan diri, karena musibah perubahan iklim sudah hampir dipastikan bisa terjadi kalau melihat tren kenaikan suhu dunia. Dunia secara merambat tapi pasti semakin hangat, mendekati 1,5 derajat celcius atau bahkan kalau terus seperti ini bisa mencapai 2 derajat celcius dibandingkan kondisi waktu terjadinya revolusi industri yang pertama," ungkap Sri.

Jika dunia menghangat 2 derajat Celcius, itu dampak perubahan iklimnya sangat luar biasa. Saat ini, bahkan suhunya sudah menghangat di atas 1 derajat Celcius.

"Maka itulah, meski Indonesia masih menghadapi pandemi, kita menyiapkan berbagai perangkat regulasi kebijakan dan mekanisme meski fokus kita hari ini masih memulihkan ekonomi," tambah Sri.

Dia mengatakan, meski dalam UU HPP pajak karbon seharusnya dilakukan mulai 1 April 2022, namun pemerintah masih harus melakukan koordinasi untuk mensinkronkan roadmap dan menjaga agar pelaksanaan bisa berjalan baik. "Dan tentunya tidak mendisrupsi pemulihan ekonomi. Ini yang sedang terus kita lakukan," pungkas Sri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)