Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp266 Triliun Tiap Tahun untuk Kurangi Karbon

JAKARTA - Indonesia butuh dana untuk mengurangi emisi karbon sebesar USD247 miliar atau Rp3.461 triliun. Artinya, setiap tahun Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp266 triliun untuk bisa menunjukkan determinasi dan tekad untuk mengurangi karbon sesuai target yang telah ditetapkan.

"Ini pendanaan yang tidak kecil. APBN hanya berkontribusi sekitar Rp85-86 triliun per tahunnya, artinya hanya 30% ditambah dengan BUMN, APBD sekarang kita juga meminta dilakukan climate action dalam APBD dengan melakukan budget taking, jumlahnya tidak akan melebihi 60%," ujar Sri dalam PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis(31/3/2022).

Artinya, sebesar 40% akan berasal dari sektor swasta. Peranan sektor swasta tidak mungkin berjalan tanpa adanya mekanisme pasar. Di sinilah letak alasan mengapa instrumen carbon price menjadi sangat penting.

"Di dalam mekanisme pasar dengan carbon price, pajak karbon menjadi salah satu instrumennya. Di Indonesia, sekarang, melalui UU HPP, sudah memperkenalkan instrumen yang disebut pajak karbon, karena memang determinasi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau bahkan BUMN, harus ada partisipasi dari swasta nasional maupun global," ungkap Sri.

Dia mengatakan bahwa memang kerumitan akan muncul di sini karena mekanisme perdagangan karbon antar negara mengharuskan adanya kesepakatan global. Misalkan, jika ada barang yang namanya sama, yaitu karbon, dijualbelikan dalam negeri dan luar negeri, di satu negara harganya hanya USD3, di negara lain harganya USD25, di negara lainnya ada yang USD45.

"Bahkan jika perhitungan bahwa dunia akan berhasil mengatasi perubahan iklim, harga karbon itu harusnya bisa mencapai USD125. Tentu kalau harga berbeda-beda akan kemungkinan terjadinya kebocoran, jadi yang namanya rezim atau desain kebijakan yang disebut 'market for carbon' itu sendiri sudah cukup rumit," jelas Sri.