MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan akan terus memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai Kamis (28/4/2022).
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit," kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi lewat keterangan resmi, Sabtu (23/4/2022).
Dia menegaskan bahwa Gapki pun mendukung penuh dan menghormati setiap kebijakan pemerintah di sektor kelapa sawit.
BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Kemendag Gerak Cepat Bikin Aturannya
"Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden," jelasnya.
Dia memastikan jika dalam perkembangan di lapangan ditemukan ada dampak negatif kepada pengusaha kelapa sawit, maka Gapki tegas meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan itu.
"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku.
BACA JUGA:Dirjen Kemendag Tersangka Kelangkaan Minyak Goreng, Jokowi: Usut Tuntas!
Keputusan Jokowi ini agar ketersediaan minyak goreng bisa kembali melimpah di pasaran.
Untuk diketahui juga, belum lama ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana bersama tiga pihak swasta sebagai tersangka kasus penyelewangan minyak goreng.
Maka dari itu akhirnya Jokowi memutuskan ambil keputusan untuk tidak izinkan pengusaha melakukan ekspor minyak goreng sampai waktu yang belum ditentukan.
(Zuhirna Wulan Dilla)