UMKM Minta Solusi Dicabutnya Subsidi Minyak Goreng

"Dari sekitar 170-180 pelaku UMKM yang menjadi responden, itu kebutuhan minyak goreng setiap minggunya mencapai 3.088 liter. Padahal dari 3.600 pelaku UMKM yang menjadi anggota Aspikmas, sekitar 70 persennya membutuhkan minyak goreng dalam berproduksi," katanya.

Menurut dia, jumlah tersebut belum termasuk pelaku UMKM di luar Aspikmas karena berdasarkan data secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas tercatat sekitar 89.000 pelaku UMKM.

Ia mengakui jika sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng yang berujung pada kenaikan harga komoditas tersebut, banyak pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng kemasan dalam berproduksi.

Akan tetapi setelah harga minyak goreng kemasan melonjak drastis, kata dia, banyak pelaku UMKM yang melakukan substitusi dengan minyak goreng curah.

"Bahkan, ada pula yang mencampur minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah saat berproduksi," kata Pujiyanto.

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain terkait pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional PT Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta Tahun Buku 2019 sampai semester I Tahun 2021.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga termasuk kepatuhan atas hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana pada Pemkot Palu dan instansi terkait lainnya.

Isma Yatun pun menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK sedangkan pemantauan oleh BPK dan pengawasan DPD akan meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

“Ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

(Taufik Fajar)