Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Butuh Tambahan Dana, RI Diminta Cari Solusi Lewat G20

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan kalau utang baru untuk menutup kekurangan pendanaan dari proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) bukan menjadi opsi yang baik.

"Karena kalau kita menambah utang baru, ini bagaimana pengelolaan fiskalnya, APBN bakal makin rumit, terlebih utang itu bunganya bakal semakin mahal, ditengah kenaikan tingkat suku bunga secara global," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (8/4/2022).

Di samping itu, dia menyebut menggunakan APBN pun dirasa sulit untuk dilakukan.

 BACA JUGA:Anggaran Kereta Cepat Jakarta Bandung Tahun Depan Masih Bengkak

Karena keuangan negara juga sudah terbagi-terbagi untuk kebutuhan yang sudah dianggarkan satu tahun sebelumnya.

"Kalau hanya membebankan kepada ABPN, sekarang APBN Rp520 triliun untuk dana Subsidi energi, tahun depan ada Rp110 triliun untuk biaya pemilu, kemudian ada belanja pegawai, atau belanja barang yang sifatnya rutin, ada proyek infrastruktur selain kereta cepat Jakarta Bandung," sambungnya.

Maka dari itu, dia menyarankan pemerintah untuk renegosiasi utang.