Harga Minyak Tinggi, DPR: Pertamina Bisa Kolaps Tahun Ini

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai keuangan Pertamina bisa kolaps akhir tahun inI.

Hal itu karena seiring tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan.

Selain itu, ada penyaluran subsidi yang tepat sasaran, sehingga juga mempengaruhi beban anggaran pemerintah yang disalurkan ke Pertamina.

"Hari ini Pertamina kalau tak segera ditolong akhir tahun ini kolaps, catat ya, kalau tidak segera ditolong, Pertamina kolaps akhir tahun ini," kata Sugeng dalam FGD: Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global, Kamis (11/8/2022).

 BACA JUGA:APBN Terpukul, Sri Mulyani Harap Pertamina Kendalikan Penyaluran BBM Subsidi

Sugeng menuturkan, Pertamina perlu taat tehadap aturan dari undang-undang BUMN untuk menjadi perusahaan yang harus untung.

Di sisi lain sebagai public service obligation (PSO), lalu tak bisa melakukan aksi korporasi sebagaimana perusahaan yang kejar untung.

Kemudian, sejumlah harga jual bahan bakar minyak dan LPG juga ikut ditentukan pemerintah dan BPH Migas.

Sementara, dari sisi harga minyak mentah dunia, Sugeng menyoroti adanya perbedaan yang tinggi antara harga acuan indonesia (ICP) yang ditetapkan dalam APBN dan harga internasional. Harga minyak di dunia telah tembus sekitar USD 110 per barel.

"Di BBM, hari ini Pertalite harga prduksinnya Rp17.300, Pertamina hanya jual Rp7.600, demikian juga di Petamax, (kadar) RON 92, Pertamina hanya jual Rp12.500, karena biaya produksinya kurang," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan BBM yang setara di perusahaan swasta, harganya jauh lebih mahal.

Misalnya, Shell 90 setara Pertalite dijual Rp 17.000-an, sementara Shell 92 setara Pertamax dijual sekitar Rp18.000-an.

Hal yang sama terjadi di sisi LPG. Sugeng menyebut Pertamina menanggung biaya yang cukup besar dari satu tabung gas LPG.

Biaya produksi LPG sebesar Rp15.000 perkilogram. Sementara, agen penjual hanya membayar dsebesar Rp4.000 perkilogram, ada selisih Rp11.000 per kilogram yang ditanggung Pertamina dan pemerintah lewat subsidi dan kompensasi.