6 Fakta Harga BBM Bakal Naik Pekan Ini, Luhut Beri Sinyal hingga Pertamina Buka Suara

3. Usulan Harga Pertalite Jadi Rp10.000/Liter

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, kenaikan harga Pertalite yang cukup pas dan tidak memberatkan masyarakat adalah Rp10.000 per liter. Saat ini harga Pertalite dijual Rp7.650 per liter dan harga keekonomiannya mencapai Rp13.150 per liter.

"Untuk harga yang pas saya kira jika benar-benar dinaikkan ada di angka Rp10.000 per liter untuk Pertalite," kata Mamit saat dihubungi.

Sementara untuk harga solar subsidi, Mamit mengusulkan naik menjadi Rp8.500 per liter dari harga sebelumnya Rp5.150 per liter.

"Kenaikan ini buat saya cukup rasional dan tidak terlalu membebani bagi masyarakat. Inflasi saya kira tidak akan terlalu tinggi karena kenaikan ini. Mudah-mudahan masih di bawah 1% dari kenaikan BBM subsidi ini," ujar Mamit.

Dia menilai kenaikan harga BBM ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN.

4. Dampak Jika BBM Naik

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mencermati dampak kenaikan harga BBM jenis Pertalite ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

"Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11% secara tahunan per Juli 2022?" kata Bhima saat dihubungi.

Dia menjelaskan kalau masyarakat miskin, kelas menengah juga akan rentan terdampak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar.

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," ujar Bhima.

"Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," sambungnya.

Menurut Bhima, dampak lainnya dari penurunan daya beli ini juga imbas kenaikan harga BBM membuat permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu.

"Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ucapnya.