Anggaran KPR FLPP Tembus Rp97,4 Triliun sejak 2010

JAKARTA - Anggaran Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai Rp97,44 triliun. Sejak 2010 hingga Juni 2022 anggaran KPR FLPP diberikan kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dilansir dari Antara, Senin (22/8/2022), dia memaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk menolong MBR agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini sebanyak 200 ribu unit rumah. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program tersebut.

Sampai Juni 2022, telah tercapai target 49,78 persen dari total 200 ribu perumahan bagi MBR. Sumber dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun dan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,1 triliun.

Kemudian, kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun, dimana sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF dan dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, dalam menjalankan program tersebut, SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang (leverage). Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah.