5 Fakta Subsidi Rp502 Triliun Tak Cukup jika Harga Pertalite Tidak Naik

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kembali kalau subsidi energi Rp502,4 triliun tidak akan cukup untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Subsidi Rp502,4 triliun ini akan terlewati, karena ini dampak harga minyak dunia (ICP) di pasar global yang naik, namun pemerintah belum melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan nilai keekonomiannya," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komite IX DPD RI di Jakarta, Kamis(25/8/2022).

Dia juga mengatakan kalau tren harga minyak dunia terus meningkat, bahkan rata-rata harganya sudah mencapai USD105 per barel.

 BACA JUGA:BBM Subsidi Jebol, Sri Mulyani: Dari Mana Anggarannya, Suruh Ngutang?

"Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 harga minyak dunia diasumsikan USD100 per barel, tapi harga minyak masih USD105 per barel," katanya.

Sehingga APBN sebagai instrumen negara harus mewaspadai dampak geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum nampak pertanda kapan berakhirnya.

Dirangkum Okezone, Senin (29/8/2022), berikut fakta soal subsidi BBM tak cukup:

1. Presiden Jokowi Buka Suara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu terkait rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter karena subsidi energi yang disebut tak cukup lagi untuk menahan.

Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” katanya.

Namun, dia menjelaskan kalau harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” bebernya.

2. Bansos BBM

Pemerintah sedang menyiapkan alternatif terkait kenaikan BBM subsidi. Salah satunya dengan menyiapkan bantuan sosial (bansos).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk memperdalam program dan anggaran bansos BBM itu.

"Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya darimana, programnya seperti apa," kata Airlangga di komplek istana, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

3. Erick Thohir Optimalkan Anggaran Subsidi Energi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pemerintah tidak menghapus subsidi BBM.

Dia menyebut otoritas hanya akan mengurangi porsi anggaran subsidi energi tersebut.

Pernyataan tersebut usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana kompensasi dan subsidi energi 2023 menjadi Rp336,7 triliun.

Sebelumnya anggaran kompensasi dan subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun.

Erick pun membeberkan strategi untuk memaksimalkan distribusi BBM bersubsidi.

Di mana pertama, konsolidasi data subsidi agar tepat sasaran melalui aplikasi MyPertamina.

"Nah, kalau memang ini bisa tepat sasaran saya setuju bagaimana jangan sampai subsidi ini sampai salah sasaran kepada orang yang mampu, tetapi orang yang membutuhkan," jelasnya.

Kedua, Kementerian BUMN terus mendorong PT Pertamina (Persero) bisa menekan substitusi impor BBM.

Pada kesempatan yang sama perseroan harus memproduksi BBM atau energi jenis baru.

"Karena itu kita dorong tadi, yang sudah disampaikan bagaimana, yang namanya program daripada sawit yang untuk B40 atau pun buat biofuel, dan juga kita sedang mendorong sekarang PTPN kalau bisa ditingkatkan nanti untuk gula sebagian tetapi sebagian untuk Etanol," ucapnya.

4. Bebani APBN 2023

Sri Mulyani pun menambahkan kalau subsidi energi melebihi anggaran maka membebani APBN 2023.

"Makanya kalau melebihi itu memang diperlukan keputusan untuk tahun ini atau tahun depan. Kalau tahun depan kan berarti membebani APBN 2023," jelasnya.

5. Etanol Diusulkan Jadi Pengganti BBM

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong etanol dapat menjadi substitusi atau pengganti untuk BBM fosil di Indonesia.

Di mana hal ini sudah dilakukan oleh negara-negara seperti India dan Brazil.

"Kita sedang mendorong Holding PTPN bisa meningkatkan (produksi) sebagian untuk gula dan sebagian lagi untuk etanol. Kita tahu sekarang banyak negara di dunia seperti Brazil ataupun India sudah mendorong etanol sebagai substitusi untuk BBM," sarannya.

Dia juga menjelaskan kalau Etanol memiliki Research Octane Number (RON) hingga 130-an.

Menurutnya, kalau bisa mengonsolidasikan etanol sebagai subtitusi BBM, maka akan memperbaiki keuangan negara.

Sehingga produksi minyak Indonesia dengan kualitas bagus bisa dikirim ke luar negeri.

Lalu, Indonesia mengimpor BBM dengan kualitas yang lebih rendah dan dicampur dengan etanol."Kita melihat kalau Thailand saja bisa memproduksi bioetanol ini sampai 12% dan India bisa menghasilkan sampai 10%, kenapa kita tidak bisa? Ini yang kita coba lakukan," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)