Sri Mulyani: Laporan Keuangan Pemerintah Kembali Dapatkan WTP Sejak 2016

Pihaknya menyadari bahwa perbaikan akuntabilitas pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui sinergi di internal pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pemerintah akan melakukan pendampingan dan asistensi khususnya untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya masih belum mendapatkan opini WTP sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPR RI.

"Berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2021, pemerintah telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, melakukan monitoring dan melaporkan kemajuan penyelesaian kepada BPK secara berkala," tambah Sri.

(Feby Novalius)