Pengawasan yang baik juga akan semakin mengoptimalkan daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif.
Menurutnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik.
Pemerintah perlu menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif baik dengan media maupun beragam pemangku kepentingan terkait agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.
Dia mengatakan terbukanya jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain.
Hal itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan mengenai sosialisasi bantuan ekonomi berupa BLT, bantuan upah pekerja dan bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)