JAKARTA - Kementerian BUMN menyebut kalau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima sejumlah perusahaan pelat merah bukan untuk penyelamatan bisnis perusahaan.
Di mana PMN tersebut untuk menjalankan penugasan pemerintah.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut 70%-80% PMN BUMN adalah penugasan pemerintah.
Dia pun menolak persepsi bahwa anggaran segar yang disuntik negara hanya semata-mata menolong bisnis perseroan.
BACA JUGA:Penugasan BUMN Berpotensi Korupsi, Erick Thohir: Saya Tidak Menutup Mata
"Karena ini korporasi opsinya dua, kalau tidak feasible, government injection, yang namanya PMN. Makanya PMN itu persepsinya jelek, salah. Karena PMN 70-80% penugasan, tidak ada penyelamatan, penugasan," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (6/10/2022).
Adapun 10%-15% PMN BUMN difokuskan pada program restrukturisasi perseroan negara itu sendiri.
Di lain sisi, Erick menyebut kontribusi yang dihasilkan BUMN melalui aksi korporasi jauh di atas nilai PMN yang diperoleh.
Dia mencontohkan rights issue PT Bank BRI Tbk mencapai Rp92 triliun.
Mantan Bos Inter Milan itu juga menilai persepsi negatif juga acapkali disematkan pada proyek-proyek infrastruktur.
Erick mengatakan proyek infrastruktur memiliki return of investment jangka panjang. Di mana, income BUMN Karya akan diperoleh dalam rentan waktu 7%-8% tahun mendatang.
"Berbeda dengan membangun ritel yang langsung dapat income. Kalau infrastruktur itu cashflow-nya saja baru 7 hingga 8 tahun. Ini yang kadang-kadang konteksnya harus sama, jangan disangka pembangunan infrastruktur itu hanya sebuah pemborosan, tidak," jelasnya.
Erick menyebut proyek infrastruktur memiliki efek berganda dengan menggerakkan perekonomian sekitar.
Dia memastikan pertumbuhan ekonomi terjadi setelah adanya jalan tol di suatu wilayah.
(Zuhirna Wulan Dilla)