Aturan Aset Kripto di Indonesia Tumpang Tindih, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang mengatur masuknya aset kripto sebagai bagian dalam kerangka inovasi teknologi sektor keuangan masih menjadi sorotan.

Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira melihat aturan aset kripto di RUU PPSK saat ini masih tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan Bappebti.

“Bappebti sudah memiliki peraturan sebagai payung hukum bursa berjangka aset kripto, maka RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," ujar Bhima dalam diskusi Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUU PPSK, di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

 BACA JUGA:Aset Kripto di RUU PPSK Dipertanyakan, Jadi Komoditi atau Mata Uang?

Dia menambahkan, Bappebti seharusnya menitikberatkan pada mitigasi risiko yang muncul di industri ini.

Catatan untuk Peraturan Bappebti sendiri, menurut Bhima, setidaknya harus ada perbaikan teknis persyaratan modal minimum bursa berjangka, lembaga kliring, dan tempat penyimpanan aset kripto sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastruktur perdagangan aset kripto di Indonesia.