Ditegur DPR soal Kebijakan Cukai Rokok, Sri Mulyani Minta Maaf

Merespon pernyataan tersebut, Sri pun memberi penjelasan sekaligus meminta maaf.

Di dalam UU APBN, sebut dia, secara eksplisit sudah menggambarkan terkait target penerimaan cukai hasil tembakau.

Selama ini pun setiap target penerimaan negara dibahas secara sangat detail baik di Banggar maupun Panja A, termasuk target penerimaan dan komisi keuangan di Komisi XI.

"Kami menyampaikan secara eksplisit landasan dari setiap target tersebut, ada asumsi makronya, ada sisi underline assumption dari masing-masing, dan nanti dibahas juga. Sehingga saat APBN ditetapkan, secara eksplisit sudah ada pembahasan mengenai underlined assumption dari masing-masing target penerimaan negara, termasuk penerimaan cukai. Tentu saya mohon maaf jika itu dianggap dari sisi fungsi DPR terutama komisi XI dari sisi hak budget, kita tidak berniat, untuk dalam hal ini tidak menghormatinya," ucap Sri.

Maka dari itu, dia mengusulkan agar saat pembahasan APBN tahun depan bisa dibahas di Panja dan Komisi XI secara detail terkait cukai dan pembahasan target-target penerimaan yang lain.

"Terus terang, saya akui, selama saya menjadi Menteri Keuangan, selama ini kita menyampaikannya secara terpisah dari APBN juga, tapi seolah-olah APBN itu sudah satu keputusan gelondongan baru kemudian pendalaman," jelas Sri.

"Jadi saya mohon maaf dan saya diingatkan juga di pasal 5 ini, bahwa teman-teman di bea cukai selalu mengingatkan ini persetujuan tetapi kita sepertinya konsultasi, jadi kami akan sangat senang membuat tradisi baru yang disepakati antara pemerintah dan Komisi XI, dan nanti tentunya dengan Banggar. Saya mohon maaf Pak Dolfie kalau kemarin sequence-nya memang kita ikuti yang selama ini, dan juga pasal yang sama tersebut memberikan interpretasi yang seharusnya dibahas di komisi XI," pungkas Sri.

(Zuhirna Wulan Dilla)