Heboh Bupati Meranti soal DBH Tak Adil, 'Pajak Rezeki Nomplok' Bakal Diterapkan?

JAKARTA - Penyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis menuai sorotan dari berbagai pihak.

Hal itu karena dia beranggapan dana bagi hasil (DBH) Kepulauan Meranti tak adil.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun turut memberikan komentarnya.

Bhima menanggapi pernyataan Adil, dengan mengusulkan agar pemerintah pusat sebaiknya melakukan windfall tax terhadap keuntungan sumber daya alam (SDA) baik perusahaan migas, tambang dan perkebunan besar.

 BACA JUGA:Heboh Dana Bagi Hasil, Ternyata Kepulauan Meranti Punya Banyak Harta Karun Selain Migas

Nantinya, windfall tax atau pajak terhadap kenaikan harga komoditas akan dialirkan langsung ke pemerintah daerah sebagai dana bagi hasil sumber daya alam (SDA).

“Contohnya kabupaten Meranti penghasil migas, maka 70% keuntungan hasil migas di tengah harga minyak yang tinggi akan mengalir langsung ke kas kabupaten Meranti,” ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (12/12/2022)

Namun, dia juga mengingatkan agar pemda jangan boros untuk belanja pegawai dan barang yang tidak relevan terhadap kesejahteraan penduduk lokal.

“Alokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial serta mendorong laju UKM. Jadi solusinya windfall tax,” tegasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo juga telah merespon pernyataan Bupati Meranti tersebut.

Dia mengklaim pihaknya telah memberikan DBH sesuai dengan perhitungan berdasarkan undang-undang.

"Kami keberatan dan menyayangkan penyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena menyatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan," ujar Yustinus dalam video yang diunggah di akun Twitter miliknya @prastow pada Minggu (11/12/2022).

Menurut Yustinus, pernyataan Bupati Meranti tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Sebab katanya, Kemenkeu telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH sesuai dengan undang-undang.

Dia menuturkan, dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitarnya agar turut merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama.

(Zuhirna Wulan Dilla)