Utang Indonesia Tembus Rp7.500 Triliun Jadi Warisan ke Presiden Berikutnya

Menurut Didik, dirinya sudah sering berbicara mengenai porsi utang pemerintahan Presiden Jokowi. Namun sayang seribu sayang, kritik pedas tersebut sama sekali tak disambut baik. Padahal, kata dia, lonjakan utang tersebut akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan negara.

“Saya banyak berteriak soal ini, tapi tidak terlalu diperhatikan. Implikasinya kepada APBN ke depan yang akan habis untuk membayar utang,” tegasnya.

Lebih jauh dia menerangkan, melonjaknya utang pada masa pemerintahan Jokowi terjadi saat masa-masa COVID-19. Saat itu pemerintah jor-joran mengeluarkan Perppu yang menambahkan defisit anggaran.

“Awal COVID-19 itu sumber justifikasi krisis otoriter dilakukan dan DPR enggak bisa apa-apa dengan Perppu,” ujar Didik.

Di samping itu, Didik pun tak bisa menangkis bahwa sebenarnya ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Hanya saja yang disayangkan terlalu banyak kongkalikong yang membuat fungsi check dan balance di DPR menjadi sangat lemah.

“Ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Ada fakta berdasarkan defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang meningkat akhirnya kondisi politik merusak demokrasi di Indonesia,” tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)