JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu memastikan alokasi BLT dari dana desa 2023 akan tepat sasaran ke masyarakat.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman menyampaikan calon penerima BLT adalah keluarga miskin ekstrem yang didasarkan atas data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
“Untuk ketepatan penerima BLT, kami akan pakai data terupdate dari P3KE Kemenko PMK,” ujar Luky dilansir dari Antara.
Dia mengatakan, pihaknya mengalokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari dana desa atau sebesar Rp17,0 triliun untuk program perlindungan sosial berupa BLT. Secara total DJPK mengalokasikan sebesar Rp70 triliun untuk dana desa pada 2023.
“Kami mengalokasikan sebesar Rp70 triliun, sebesar Rp68 triliun berdasarkan tahun anggaran sebelumnya, tahun 2022 kami punya alokasi tambahan Rp2 triliun,” ujarnya.
Selain untuk BLT, dia menyampaikan dana desa 2023 diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% atau sebesar Rp13,6 triliun, serta dana operasional pemerintah desa maksimal 3% atau sebesar Rp2,04 triliun.