5 Fakta Direksi BUMN Jangan Coba-Coba Tutupi Kebobrokan Perusahaan

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang Dewan Direksi menutupi kebobrokan perusahaan pelat merah. Ia juga mengimbau seluruh BUMN harus memiliki media massa.

Infrastruktur itu dinilai penting karena menjadi sarana informasi terkait aksi korporasi, program, hingga hal-hal yang patut dipublikasikan.

Okezone merangkum Fakta-fakta Direksi BUMN jangan coba coba tutupi kebobrokan perusahaan, Senin (13/3/2023):

1. Direksi harus menjadi bagian dari Media Massa

Setiap Badan Usaha Milik Negara harus memiliki media massa, hal ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Direksi harus menjadi bagian dari ini (media massa), saya meminta semua BUMN punya infrastruktur media, bukan menutupi kebobrokan, yang baik harus disampaikan," ujar Erick dalam BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 Jakarta.

2. Banyak Perseroan negara menutup diri

Hal ini dinilai langsung oleh Erick Thohir selama ini menjabat sebagai Menteri BUMN selama kurun waktu 3 tahun .

Banyak perseroan negara cenderung menutup diri dengan media massa. Padahal, sarana ini penting untuk menyampaikan informasi yang akurat ke publik.

3. Kurang Terbuka

"Tahun ketiga BUMN banyak kurang terbuka, kurang terbuka, saya mohon kalian harus terus perbaiki, ini tahun ketiga, dan saya berharap sesudah saya jadi Menteri apa yang sudah kita lakukan tidak berjalan, kebiasaan bangsa kita padahal ini penting," katanya.

4. Erick menekan aksi pamer bukan nilai utama BUMN

Erick menekan bahwa pamer kemewahan tidak sejalan dengan nilai utama BUMN yakni AKHLAK.Menurutnya, manajemen BUMN dan pegawai BUMN merupakan wajah dari BUMN itu sendiri.

5. Berikan Teladan

Untuk itu, Erick meminta BUMN memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.

Hal ini dikarenakan belakangan banyak pejabat yang memamerkan kemewahannya di media sosial. Aksi itu pun mengundang reaksi keras dari masyarakat.

"Sekarang lagi sering gonjang-ganjing bagaimana pamer-pamer di sosial media. Artinya masyarakat peduli, ketika ada ketidaksetaraan. Kalian suka tidak suka juga pejabat publik yang bukan mempertontonkan kemewahan tapi harus jadi bagian solusi," tutup dia.

(Taufik Fajar)